2 Tersangka Tahap II, Perkara Gratifikasi Terpidana Ronald Tannur
HUKUMKriminal.Net, JAKARTA: Perkembangan terbaru perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap dan/atau Gratifikasi terkait penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur, disampaikan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung, telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) terhadap 2 Tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
“Pelaksanaan Tahap II tersebut dilakukan terhadap dua tersangka masing-masing Tersangka LR, dan Tersangka MW,” jelas Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Siaran Pers Nomor: PR – 018/018/K.3/Kph.3/01/2025 yang diterima HUKUMKriminal.Net melalui Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar.
Lebih lanjut Harli menjelaskan kasus posisi terhadap kedua tersangka. Pada tanggal 6 Oktober 2023, Tersangka MW dengan ditemani Saksi Fabrizio Revan Tannur menemui Tersangka LR di Kantor Lisa Associate yang beralamat di Jalan Kendal Sari Raya, Nomor 51-52 Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut membahas hal-hal apa saja yang perlu dibiayai oleh Tersangka MW, dalam pengurusan perkara dan langkah-langkah yang akan ditempuh.
Untuk keperluan pengurusan perkara Gregorius Ronald Tannur, atas permintaan Tersangka LR, Tersangka MW dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai Agustus 2024 menyerahkan uang kepada tersangka LR sebesar kurang lebih Rp1,5 Milyar.
Selanjutnya, sekira bulan Januari 2024 pada saat penanganan perkara masih tahap penyidikan, Tersangka LR menghubungi saksi ZR melalui pesan Whatsapp dan meminta saksi ZR untuk memperkenalkan dan membuat janji bertemu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Selanjutnya Tersangka LR datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk meminta dan menanyakan Majelis Hakim yang akan menangani perkara Gregorius Ronald Tannur.
Dijawab Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Hakim yang akan menyidangkan perkara Gregorius Ronald Tannur adalah Saksi Erintuah Damanik, saksi Mangapul, dan saksi Heru Hanindyo.
Sekira tanggal 1 Juni 2024, bertempat di Gerai Dunkin’ Donuts Bandara Ahmad Yani Semarang, Tersangka LR menyerahkan sebuah amplop yang berisi uang Dollar Singapura sejumlah 140.000 SGD dengan pecahan 1.000 Dolar Singapura kepada saksi Erintuah Damanik.
Setelah 2 minggu, Saksi Erintuah Damanik menyerahkan dan membagi uang tersebut kepada Saksi Mangapul dan Saksi Heru Hanindyo di ruangan Saksi Mangapul dengan masing-masing mendapatkan uang sebesar 38.000 SGD untuk saksi Erintuah Damanik, sebesar 36.000 SGD untuk saksi Mangapul dan sebesar 36.000 SGD saksi Heru Hanindyo.
Selanjutnya, selain untuk para Hakim yang menangani perkara, sejumlah 20.000 SGD untuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan 10.000 SGD untuk Saksi Siswanto selaku paniteranya.
“Akan tetapi, uang sejumlah 20.000 SGD untuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan 10.000 SGD untuk saksi Siswanto selaku Panitera, belum diserahkan kepada yang bersangkutan dan masih dipegang oleh saksi Erintuah Damanik,” beber Harli.
Baca Juga:
- Kesaksian Tiga Dokter RSUD AWS Dibenarkan Terdakwa Perkara Korupsi TPP
- Dukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden, Kodam VI/Mlw Bantu Penyaluran
- Anggota Polresta Samarinda Sita Sabu dan Ekstasi
Sabtu tanggal 29 Juni 2024, Tersangka LR bertemu dengan Saksi Erintuah Damanik di Bandara Ahmad Yani Semarang. Tepatnya di merchant Dunkin’ Donuts, dan saat itu Tersangka LR menyerahkan uang kepada Saksi Erintuah Damanik sebesar 48.000 SGD.
Kemudian Saksi Erintuah Damanik merumuskan redaksional untuk putusan bebas Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, lalu dilakukan revisi oleh saksi Heru Hanindyo.
Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2024, Majelis Hakim yang terdiri dari Saksi Erintuah Damanik, Saksi Mangapul dan Saksi Heru Hanindyo membacakan putusan perkara Gregorius Ronald Tannur, dengan amar putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur.
Berdasarkan sidang Pleno Komisi Yudisial, Senin (26/8/2024) dengan keputusan bahwa ketiga Hakim Terlapor yang mengadili perkara pidana Terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH).
Sidang Pleno Komisi Yudisial mengusulkan agar Para Hakim Terlapor dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pension, dan mengusulkan agar para Terlapor diajukan kepada Mejelis Kehormatan Hakim (MKH).
Menindaklanjuti keputusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Sidang Pleno, selanjutnya Komisi Yudisial menyampaikan surat usul penjatuhan sanksi kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2013/PIM/LM.05/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, dengan melampirkan Putusan Sidang Pleno (PSP) yang merupakan produk dari putusan majelis sidang pleno Komisi Yudisial.
Adapun Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka LR yaitu. Kesatu Pasal 6 Ayat (1) huruf a Junto Pasal 15 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Junto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Kedua Pasal 5 Ayat (1) huruf a Junto Pasal 15 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Junto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Sedangkan, Tersangka MW disangkakan melanggar Pasal: Primair Pasal 6 Ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Subsidiair Pasal 5 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
“Setelah dilakukan Tahap II, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan Surat Dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara a quo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.” tandas Harli. (HUKUMKriminal.Net)
Sumber: Siaran Pers/K.3.3.1
Editor : Lukman