PPKM Darurat Disorot Legislator Balikpapan Terkait Pedagang Kecil

HUKUMKriminal.net, BALIKPAPAN : PPKM Darurat sudah diterapkan sejak 12 Juli 2021- 20 Juli 2021, masyarakat Balikpapan wajib patuh dalam menjalankan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota.

Melalui sambungan telepon anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PPP Nurhadi mengatakan, aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini adalah aturan dari pusat, Balikpapan mengikuti aturan tersebut karena peningkatan kasus Covid 19 sangat tinggi.

Nurhadi meminta, penerapan PPKM Darurat oleh Pemerintah Kota agar lebih diperhatikan, khususnya bagi pedagang-pedagang kecil untuk dicarikan solusi.

“Jangan terlalu ditekan seketat mungkin bagi para pedagang kecil, contohnya saja berita di daerah Lubuklinggau. Yang mestinya harus dihindari itu adalah kerumunannya, bukan jualannya,” sebut Nur Hadi.

Nurhadi menilai, penerapan PPKM Darurat selama 8 hari hal yang wajar, karena peningkatan kasus Corona di Balikpapan sangat tinggi.

Pemberlakuan PPKM Darurat, kata dia, diterapkan wajib vaksin bagi masyarakat yang ingin bepergian maupun berangkat kerja atau tugas dinas.

“Saya mendengar Balikpapan salah satu kota yang mengalami kendala masalah ketersediaan vaksin, sementara di luar daerah aman seperti Makasar, Menado, tidak ada masalah,” ungkap Nurhadi.

Baca juga :

Nurhadi menegaskan, jika ditekankan untuk vaksin maka siapkan barangnya.

“Ibarat orang dilarang kencing tapi tidak disiapkan toiletnya, sementara tingkat kesadaran orang Balikpapan yang mau vaksin sangat tinggi,” ungkapnya lebih lanjut.

Iapuan menegaskan, perlu diingat anjuran kesehatan dari WHO tidak boleh ada pemaksaan untuk penggunaan vaksin.

Menurut Nurhadi, situasi seperti sekarang ini adalah peringatan keras bagi masyarakat Balikpapan, khususnya bahwa kasus Corona semakin meningkat.

“Untuk kebaikan bersama kita ikuti aturan yang ditekankan pemerintah, agar kasus Corona ini segera diatasi dengan cepat.” tandasnya. (HK.net)

Penulis : Roni S

Editor : Lukman