Samsun : Kalau di Pusat Mungkin

Soal Oposisi di Tingkat Nasional, Wakil Ketua DPRD Sebut di Kaltim Tidak Ada

Berita Utama DPRD Politik
Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim dari PDI Perjuangan. (foto : N2)

HUKUMKriminal.Net, SAMARINDA : Manuver partai oposisi di tingkat nasional, yaitu Demokrat dan Gerindra yang berencana akan menjadi koalisi dengan pemerintahan Jokowi jilid 2, tidak membuat PKS goyah. Dikutip dari Detik.com, Pihak PKS menyatakan bersedia untuk menjadi oposisi meskipun harus single (tunggal).

DPRD Kaltim

Namun beda dengan yang terjadi di beberapa daerah, seperti DPRD Provinsi Kaltim. Muhammad Samsun selaku Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Partai PDIP tersebut menerangkan, bahwa isu mengenai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) khususnya di Kaltim, yang diberitakan memilih tetap menjadi oposisi, disanggahnya.

“Kalau di pusat mungkin, tapi kita di daerah jelas tidak. Kami ingin adanya kebersamaan, ada rasa keadilan juga di situ, makanya kita rangkul semua, kita saling merangkul juga. Jadi tidak ada oposisi di Karang Paci, sehingga kita lebih tajam lagi untuk menjadi mitra pemerintah,” jelas Samsun saat ditemui di ruangannya, Senin (14/10/2019).

Ia menegaskan bahwa seluruh partai di tingkat Provinsi, bersatu dan lebih progres pada kerja-kerja kerakyatan ke depan hingga di akhir periode nantinya.

“Malam ini, masing-masing fraksi sedang menggodok anggotanya untuk ditempatkan di bagian mana. Jadi tunggu besok, akan kita bacakan,” tandasnya. (HK.net)

Penulis : N2

Editor   : Lukman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *