Pengamanan Pilkada, Polisi Utamakan Langkah Preventif

HUKUMKRIMINAL.Net, Samarinda : Upaya pengamanan terus dilakukan secara sistematis oleh pihak keamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim maupun Pemilihan Bupati (Pilbup) Penajam Paser Utara (PPU).

“Kami utamakan langkah preventif atau pencegahan terlebih dahulu. Caranya melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat, toko politik, kuncinya TNI Polri netral. Polisi sudah menyiapkan langkah dan strategi pengamanan, utamanya yang preventif,” kata Kasat Binmas Polresta Samarinda Kompol Harry Widodo di TVRI Samarinda, Kamis (10/5/2018).

Iapun menilai langkah para calon Kepala Daerah di Kaltim sudah benar dengan menggunakan pendekatan door to door (dds). Sehingga potensi konflik cenderung rendah.

“Perkiraan kami justru eskalasi konflik mungkin terjadi pasca pencoblosan, kemudian penghitungan suara. Biasanya kalau yang sudah kalah cari-cari kesalahan. Namun saya anggap masyarakat Samarinda bisa bersikap cerdas,” terang Harry.

Selebihnya, ia juga menegaskan apabila ke depannya terjadi gesekan atau kekacauan, pihaknya juga telah menyiapkan langkah pengamanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan Protap yang jelas.

“Nanti ada juga TFG (technical floor game) untuk berhitung kekuatan berapa yang selalu standby bergerak,” jelasnya.

Namun pihaknya tetap mengedepankan upaya pencegahan, atau preventif yang akan dilakukan jauh hari, sebelum Pilkada bergulir.

“Karena kita juga perlu memetakan kondisi masyarakat, beserta potensi konflik yang bisa terjadi. Hanya saja sampai sekarang belum ada  potensi ricuh,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Ormas Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Kaltim Abraham Ingan mengatakan, saat ini Ormas juga berpartisipasi dalam hal menjaga kondusifitas Kaltim, pada tahun politik.

“Contohnya memberikan edukasi kepada semua anggotanya, agar bersifat netral terhadap semua pasangan calon. Karena ini penting untuk menghindari gesekan antar Ormas, baik eksternal maupun di dalam organisasi,” terangnya.

Menurutnya, sikap netral bukan berarti tidak memilih. Karena untuk mendapatkan pemimpin berkualitas, maka kita harus menggunakan hak pilih dengan bertanggung jawab. (Melisa).