Didominasi Keluhan Tentang Infrastruktur, Reses Masa Sidang I Tahun 2019 DPRD Kaltim

HUKUMKriminal.Net, SAMARINDA : Reses 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang berlangsung sejak 28 Oktober memunculkan berbagai persoalan yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui wawancara dengan sejumlah anggota DPRD tersebut, diketahui permasalahan yang paling sering mencuat terkait infrastruktur jalan.

Seperti yang terungkap dalam reses Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK yang melakukan reses di Kota Bontang dan Kutai Timur saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, ia menerangkan sebagian warga di Dapilnya meminta perbaikan jalan, dan pembangunan jembatan antar daerah.

“Memang paling banyak ngajukan itu untuk infrastruktur, seperti perbaikan jalan, drainase, sampai ke pembuatan jembatan atau perbaikannya,” kata Makmur, Kamis (31/10/2019).

Senada dengan Makmur, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat dikonfirmasi juga menyebutkan bahwa hasil resesnya lebih kepada infrastruktur untuk pertanian, seperti pembuatan jalan dan drainase perkebunan.

“Pada dasarnya setiap wilayah yang dikunjungi itu hampir sama-sama, mirip. Kebanyakan meminta infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembuatan jalan untuk perkebunan, drainase air,”  ungkap Samsun.

Diketahui juga melalui konfirmasi via telepon, beberapa anggota Komisi yang melaksanakan reses, menjawab hal yang serupa. Infrastruktur masih menjadi primadona permohonan warga untuk diprioritaskan.

“Jalan-jalan ini memang sangat krusial, soalnya digunakan tiap hari. Apa lagi jalan umum, maupun gang-gang. Jadi sudah sepatutnya menjadi perhatian untuk dianggarkan perawatannya tiap tahun,” kata Makmur.

Kegiatan reses masa sidang I tahun 2019 masih akan berlangsung hingga 4 November 2019 di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim yang dibagi dalam 6 daerah pemilihan. (HK.net)

Penulis : N2

Editor   : Lukman