Kejagung Kembali Tahan 8 Tersangka Perkara Korupsi Kredit PT Sritex

***Empat dari delapan tersangka baru yang ditetapkan Kejaksaan Agung, sebelumnya telah ditetapkan tiga orang tersangka. (foto: Exclusive)***

HUKUMKriminal.Net, JAKARTA: Perkara kredit macet di PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) dan Entitas Anak Usaha yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp3,5 Trilyun, terus didalami Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik.

Perkembangan terbaru, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sritex dan Entitas Anak Usaha.

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Siaran Pers Nomor: PR – 634/061/K.3/Kph.3/07/2025 yang diterima HUKUMKriminal.Net melalui Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, tindakan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-62/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 jo. Nomor: 27a/F.2/Fd.2/03/2025 tanggal 23 Maret 2025.

“Adapun 8 orang tersangka tersebut ditetapkan karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk,” jelas Anang.

Kedelapan tersangka baru tersebut masing-masing AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2003, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025. Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-63/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025.

BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan PT Bank DKI tahun 2019-2022, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-58/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025. Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-61/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025.

PS selaku Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta periode 2015-2021, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-59/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-62/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025.

YR selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2019- Maret 2025, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-54/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-57/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025.

BR selaku Senior Executive Vice Presiden (SEVP) Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Periode 2019 s/d 2023, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-61/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-64/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025.

SP selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-55/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-58/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025.

PJ selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Periode 2017-2020, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-56/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-59/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025.

SD selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Periode 2018-2020, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-57/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-60/F.2/Fd.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025.

Para tersangka tersebut memiliki peran masing-masing. AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023 berperan sebagai penanggungjawab keuangan Perusahaan termasuk untuk urusan kredit ke pihak perbankan; Menandatangani permohonan kredit pada Bank DKI Jakarta; Memproses permohonan pencairan kredit dengan underlying berupa invoice fiktif;

AMS juga menggunakan uang pencairan kredit dari Bank DKI tidak sesuai dengan peruntukannya (modal kerja), melainkan menggunakan uang pencairan kredit tersebut untuk melunasi hutang MTN (medium term note).

BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan PT Bank DKI Jakarta Tahun 2019-2022. Berperan selaku Pejabat Pemegang kewenangan memutus kredit bertanggung jawab atas keputusan yang diambil terhadap suatu MAK; Selaku Direksi Komite A2 (Kewenangan RP 75 Milyar Rp. 150 Milyar) tidak mempertimbangkan adanya kewajiban Medium Term Note PT. Sritex pada BRI yang akan jatuh tempo;

BFW juga berperan tidak Meneliti pemberian kredit PT Sritex sesuai norma umum perbankan dan ketentuan bank; Memutus Pemberian Kredit PT Sritex dengan Fasilitas Jaminan Umum Tanpa Kebendaan walapun PT Sritex tidak termasuk Kategori Debitur Prima.

PS selaku Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta Periode 2015-2021. Berperan selaku Pejabat Pemegang Kewenangan memulus kredit bertanggung jawab atas keputusan yang diambil terhadap suatu MAK; Selaku Direksi Komite A2 (Kewenangan Rp75 Milyar – Rp150 Milyar) tidak mempertimbangkan adanya kewajiban medium Term Note PT Sritex pada BRI yang akan jauh tempo.

PS juga tidak meneliti pemberian kredit PT Sritex sesuai norma umum perbankan dan ketentuan bank; Memutus kredit PT Sritex dengan Fasilitas Jaminan Umum Tanpa Kebendaan, walaupun PT Sritex tidak termasuk kategori debitur prima.

YR selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2019-Maret 2025. Berperan sebagai Komite Kredit Komite Pemutus – memutuskan untuk memberikan penambahan plafon kredit kepada PT Sritex sebesar Rp350 Milyar, walaupun ia mengetahui dalam rapat komite kredit pengusul MAK, menyampaikan bahwa PT Sritex dalam laporan keuangannya tidak mencantumkan kredit existing sebesar Rp200 Milyar, dan pada saat itu Medium Term Notes (MTN) PT Sritex akan jatuh tempo sehingga diusulkan pemberian kredit baru akan disetujui setelah PT Sritex membayar MTN yang jatuh tempo.

BR selaku Senior Executive Vice President (SEVP) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2019-2023. Tersangka BR selaku Komite Kredit Kantor Pusat IV (KK-KP IV) memiliki kewenangan untuk memutus nilai kredit modal Rp200 miliar, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai komite kredit sesuai dengan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, and condition);

Dalam melakukan evaluasi permohonan kredit yang diajukan PT Sritex, Tersangka BR tidak pernah melakukan evaluasi terkait keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh Analisis Kredit, Divisi Bisnis dan Divisi Credit Risk maupun pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial, namun Terangka BR hanya percaya terkait pemaparan yang disampaikan Pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial.

Sedangkan untuk pemberlakuan jaminan dengan Clean Basis atau tanpa jaminan fisik yang semata-mata, hanya didasarkan pada keyakinan yaitu PT Sritex telah go public selama 3 tahun dan laporan keuangan selalu baik.

Sedangkan tersangka mengetahui bahwa PT Sritex mengalami penurunan produksi dan penurunan ekspor, serta peningkatan kewajiban karena memiliki kredit di beberapa Bank sesuai yang tertera dalam SLIK OJK.

SP selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023. Selaku pejabat pemegang kewenangan memutus kredit bertanggung jawab atas keputusan yang diambil terhadap suatu MAK; Tidak membentuk Komite Kebijakan Perkreditan atau Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP), dan Komite Pembiayaan (KK) pada Pemberian fasilitas kredit modal kerja rantai pasok (SCF) kepada PT Sritex;

Menyetujui pemberian kredit kepada PT Sritex, walaupun mereka mengetahui kewajiban PT Sritex lebih besar dari aset yang dimiliki sehingga kredit tersebut beresiko;

Menyetujui dan menandatangani usulan Memorandum Analisa Kredit yang diajukan oleh PT Sritex, tanpa dilakukan verifikasi secara langsung terhadap kebenaran Laporan Keuangan Audited PT Sritex 2016-2018, melainkan hanya melakukan analisa terhadap data-data yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut; Tidak melakukan evaluasi terkait keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh analisis kredit.

PJ selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2017-2020. Selaku Pejabat Pemegang kewenangan memutus kredit bertanggung jawab atas keputusan yang diambil terhadap suatu MAK;

Tidak membentuk Komite Kebijakan Perkreditan atau Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dan Komite Pembiayaan (KK), pada Pemberian fasilitas kredit modal kerja rantai pasok (SCF) kepada PT Sritex;

Menyetujui pemberian kredit kepada PT Sritex, walaupun mereka mengetahui kewajiban PT Sritex lebih besar dari aset yang dimiliki sehingga kredit tersebut beresiko;

Menandatangani usulan Memorandum Analisa Kredit yang diajukan oleh PT Sritex, tanpa dilakukan verifikasi secara langsung terhadap kebenaran Laporan Keuangan Audited PT Sritex 2016-2018, melainkan hanya melakukan analisa terhadap data-data yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut; Tidak melakukan evaluasi terkait keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh analisis Kredit.

SD selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2018-2020: Tidak memastikan terselenggaranya kegiatan operasional Bank yang sesuai dengan manajemen risiko, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan manajemen risiko oleh seluruh unit kerja Bank Jateng;

Kajian risiko tidak ditindaklanjuti oleh Analis Kredit melalui mekanisme Trade Checking dan dalam menyusun analisa kredit, dibuat dengan data yang tidak diverifikasi dan diyakini kebenarannya terkait data buyer dan supplier data keuangan, sehingga analis belum melakukan perhitungan repayment capacity (kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, termasuk pokok dan bunga, sesuai jadwal yang telah disepakati).

Menandatangani usulan Memorandum Analisa Kredit yang diajukan oleh PT Sritex tanpa dilakukan verifikasi secara langsung, terhadap kebenaran Laporan Keuangan Audited PT Sritex 2016-2018, melainkan hanya melakukan analisa terhadap data-data yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut;

Tidak melakukan evaluasi terkait keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh analisis kredit; Tidak menyusun analisa kredit penyediaan dana lainnya atas dasar data yang diterima dan diverifikasi serta diyakini kebenarannya; Menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Limit Supply Chain Financing PT Sritex.

Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten; PT Bank DKI Jakarta dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sritex telah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp1.088.650.808.028 (Rp1 Trilyun) yang saat ini sedang dalam proses penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga:

Adapun pasal yang disangkakan terhadap 8 orang tersangka yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selanjutnya, untuk kepentingan penyidikan, 8 orang tersangka tersebut dilakukan penahanan. Tersangka AMS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Tersangka BR dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka BFW dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, di Rumah Tahanan Negara Salemba.

Tersangka PS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka SP dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Tersangka PJ dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka SD dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Sedangkan Tersangka YR dilakukan Penahanan Kota selama 20 hari ke depan, karena alasan kesehatan. Sebelumnya, Tim Penyidik telah menahan 3 orang tersangka dalam perkara ini. (HUKUMKriminal.Net)

Sumber: Siaran Pers

Editor: Lukman