Samsun : Kita Akan Coba Panggil Perusahaan-Perusahaan PKP2B

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sorot Penyaluran Dana CSR

Berita Utama DPRD Politik
Samsun DPRD Kaltim
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. (foto : Exclusive)

HUKUMKriminal.net, SAMARINDA : Menanggapi kebijakan sebuah Perusahaan Tambang Batubara di Kaltim menyalurkan dan Corporate Social Responsibility-nya (CSR) ke Universitas Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim Muhammad Samsun menegaskan, akan memanggil semua perusahaan pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Ditemui di sela-sela kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kaltim hari ini, Muhammad Samsun kepada sejumlah awak media mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data-datanya.

“Kita akan coba panggil Perusahaan-Perusahaan PKP2B yang seperti itu, kita juga sudah mulai menghimpun data-datanya,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Samsun berharap Perusahaan-Perusahaan pemegang izin PKP2B bisa kooperatif saat dipanggil, agar bisa mengetahui permasalahannya sampai dana CSR disalurkan jauh-jauh.

“Kita harapkan perusahaan-perusahaan kooperatif, kita panggil. Kita duduk bareng, kita cari apa masalahnya. Kenapa harus jauh-jauh ke luar Kaltim, sementara Katlim sangat membutuhkan,” tegas  Samsun seraya menambahkan pemanggilan segera dilakukan.

Pada awal keterangannya, politisi PDI Perjuangan ini menanggapi penyaluran CSR itu ke luar Kaltim. Menurutnya, tidak elok, tidak bijak ketika perusahaan itu beroperasi di Kaltim dan mengambil sumber daya dari Kaltim serta dampaknya yang merasakan juga orang Kaltim, tapi yang menikmati secara langsung justru di luar Kaltim.

“Bicara pengabdian kepada masyarakat soal Pendidikan, di Kaltim juga sangat dibutuhkan untuk pengembangan Pendidikan,” jelas Samsun.

Iapun mencontohkan, jika dana ratusan juta itu digunakan untuk memberikan beasiswa kepada Mahasiswa Kaltim. Tentu akan banyak yang bisa menikmatinya, dan mendapat mamfaat.

Baca Juga :

“Menurut kami, tidak bijak Ketika PKP2B justru memberikan CSRnya ke luar Kaltim,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Iapun berharap ke depan, Perusahaan-Perusahaan pemegang izin PKP2B lebih memaksimalkan lagi penyaluran CSRnya untuk Kalimantan Timur. Karena banyak bidang yang bisa dibiayai, mulai Pendidikan, Kesehatan, dan pembangunan lainnya.

Kendati menyorot tajam kebijakan perusahan yang menyalurkan CSRnya ke luar Kaltim, Samsun juga mengajak pemangku kepentingan di Kaltim untuk melakukan koreksi kebijakan agar bisa maksimal untuk Kaltim.

Selain itu, kata Samsun, harus jeli juga melihat. Kenapa perusahaan justru menyalurkan CSRnya ke luar Kaltim.

“Ini juga menjadi otokritik buat Kaltim, apa masalahnya. Apakah memang tidak menjalin hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah, dengan perusahaan,” sebut Samsun.

Menurutnya, ini juga hal yang perlu dicermati bersama.

“Seyogiyanya, ya baik Pemerintah Daerah maupun perusahaan bersinergi dalam melaksanakan pembangunan di Kalimantan Timur,” jelasnya.

Disinggung mengenai pemberian penghargaan kepada perusahaan-perusahaan di Kaltim melalui Kaltim CSR Award yang dilakukan beberapa tahun lalu, Samsun menegaskan perusahaan yang menyalurkan dana CSRnya ke luar Kaltim tidak layak dapat Kaltim CSR Award.

Sebelumnya, dikutip dari Tribunnews.com, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyoroti adanya aliran dana CSR sebuah Perusahaan Batubara di Kaltim ke Universitas Indonesia, yang menurutnya, dirasa kurang pas oleh Pemerintah Daerah.

Menurutnya, ini pertanyaan yang menggelitik. Kenapa dana CSR sebesar Rp500 Juta itu tidak diberikan ke Kaltim. Iapun menyampaikan, pertanyaan tersebut bukan dari dirinya pribadi. Ini masyarakat Kaltim yang bertanya, kenapa diberikan ke sana, tidak diberikan ke Kaltim.

Iapun mengungkapkan harusnya perusahaan tersebut bijak, dan seimbang melihat proporsi Kaltim yang juga memberikan Sumber Daya Alamnya untuk dikeruk dan menjadi profit. Kepentingan masyarakat juga jauh lebih penting, apalagi terkait pendidikan.

Lebih lanjut Hadi menyampaikan, perusahaan yang bekerja di Kaltim juga kerap diminta agar ikut membantu dalam kepentingan masyarakat luas di Benua Etam, agar tidak hanya merasakan dampak. Namun juga manfaat dari adanya perusahaan yang beroperasi. (HUKUMKriminal.net)

Penulis : Lukman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.