Wakil Ketua DPRD Kaltim Harap Pemprov Dukung Anggaran Pertanian

HUKUMKriminal.net, SAMARINDA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Muhammad Samsun mengungkapkan, jika anggaran yang diberikan kepada Petani, tidak sampai 2 persen dari jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

Dari APBD Kaltim yang berjumlah sekitar Rp15 Trilyun, hanya sekitar Rp65 Milyar dialokasikan untuk Pertanian. Sehingga banyak program yang tidak bisa dilaksanakan Dinas Pertanian.

“Kalau dari jumlah Rp15 Trilyun yang diberikan kepada Dinas Pertanian, paling tidak sekitar Rp65 Milyar saja, bahkan tidak sampai Rp1 Trilyun. Padahal ada banyak program yang harus dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Dinas-Dinas terkait dengan Pertanian dalam arti luas, untuk mengembangkan Pertanian di Kalimantan Timur,” kata Samsun, Sabtu (24/9/2022).

Muhammad Samsun yang terpilih dari Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu daerah pertanian di Kaltim menegaskan, ini menunjukan ketidakseriusan pemerintah terhadap dukungan kepada para Petani.

“Bahkan dapat diakui kalau Petani saat ini masih jauh dari kata sejahtera,” tegas politisi PDI Perjuangan itu saat dikonfirmasi melalui Telepon Seluler.

Baca Juga :

• Komisi 4 DPRD Kaltim Gelar RDP dengan Disdikbud
• Putusan PN Keluar, Pelantikan Ketua DPRD Kaltim Tetap Dilaksanakan

Padahal melihat lahan untuk Pertanian, kata Samsun, terbilang sangat luas yang berpotensi besar. Apalagi menjelang perpindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur, tentunya kebutuhan pangan akan semakin meningkat. Jika tidak ditopang dengan produksi pangan dalam daerah, maka akan ketergantungan terus dengan daerah lainnya.

“Swasembada kita sekarang hampir tidak ada, daging kita masih harus mendatangkan dari daerah lain. Beras harus didatangkan dari luar Kalimantan Timur. Pokoknya semuanya, ini mestinya menjadi peringatan untuk pemerintah untuk mengembangkan produksi Pertanian kita,” ungkapnya tegas.

Mestinya dengan adanya IKN, lanjutnya, Benua Etam harus lebih mandiri.

“Sekarang yang belum ada IKN, dengan memberikan makan tiga setengah juta perut penduduk Kaltim saja belum terpenuhi. Apalagi nanti akan ada 200.000 hingga 1 juta lagi penduduk baru yang masuk ke Kaltim, siapa lagi yang akan memenuhi itu,” keluh Samsun.

Menurut politisi yang akrab dengan awak media ini, sebenarnya ini adalah potensi besar jika pemerintah benar-benar serius dalam memberikan dukungan. Karena jelas Petani Kaltim tidak bisa berjalan sendiri, tanpa adanya dukungan dari pemerintah.

“Pemerintah Daerah mesti fokus memberikan dukungan, dengan menunjukkan besaran anggaran yang dialokasikan buat pengembangan Pertanian. Semoga Petani kita terlindungi, terbantu dan terbina oleh pemerintah demi semakin produktif untuk menopang ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan di Indonesia pada umumnya.” pungkasnya. (HUKUMKriminal.net)

Penulis : Ij/Lukman/ADV/DPRD Kaltim