Tiga Terdakwa Perkara Obstruction of Justice Divonis Bebas

**Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (foto: Exclusive)**

HUKUMKriminal.Net, JAKARTA: 4 Terdakwa dalam Perkara obstruction of justice dan perkara suap kepada hakim yang disidangkan secara bersamaan, dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat putusan bebas, Selasa (3/3/2026) hingga Rabu (4/3/2026) Pukul 01:15 WIB.

Majelis Hakim diketuai Efendi SH dengan Hakim Anggota Adek Nurhadi SH dan Andi Saputra SH.

Juru Bicara PN Jakarta Pusat Sunoto SH MH dalam Siaran Pers Nomor: SP-01/Humas/PN.JKT.PST/III/2026 yang diterima HUKUMKriminal.Net, Rabu (4/3/2026) menjelaskan, para terdakwa dimaksud masing-masing Junaidi Saibih selaku Advokat/Akademisi, yang menghadapi dua perkara sekaligus — perkara obstruction of justice (dakwaan tunggal) dan perkara suap kepada hakim.

Terdakwa Tian Bahtiar selaku Direktur Pemberitaan JAKTV; serta Terdakwa M Adhiya Muzakki selaku pengelola media sosial, keduanya dalam perkara obstruction of justice.

Terdakwa Obstruction of Justice : Junaidi Saibih

Terdakwa obstruction of justice Junaidi Saibih dituntut Penuntut Umum 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta Subsidair 150 hari kurungan. Penuntut Umum mendakwa Junaidi Saibih telah melakukan obstruction of justice dengan cara merancang skema pembelaan hukum bagi kliennya; menggelar seminar dan diskusi publik melalui forum Jakarta Justice Forum (JFF) di Kampus Universitas Indonesia; serta membangun narasi negatif terhadap proses penyidikan dan penuntutan di media massa dan media sosial.

Amar Putusan: Menyatakan Terdakwa Junaidi Saibih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Pokok-Pokok Pertimbangan Majelis Hakim:

Pertama, Majelis Hakim menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada Senin, 2 Maret 2026 Pukul 11:18 WIB sebagai landasan konstitusional yang menentukan dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Kedua, dalam ilmu hukum pidana dikenal ajaran kausalitas (conditio sine qua non) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap penentuan tanggung jawab pidana harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang nyata antara perbuatan pelaku dan akibat yang dilarang undang-undang, serta bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan pelakunya harus memiliki kesalahan. Majelis Hakim tidak menemukan causal verband dimaksud dalam perbuatan terdakwa.

Ketiga, skema pembelaan hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan gugatan perdata, merupakan upaya hukum yang sah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan KUHPerdata.

Langkah-langkah pembelaan tersebut, sepanjang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” pada Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keempat, asas presumption of innocence (praduga tidak bersalah) memberikan hak kepada setiap saksi, tersangka, maupun terdakwa untuk membela diri secara terbuka apabila terdapat praduga bersalah yang merugikan nama baiknya. Oleh karenanya, setiap advokat yang diberi kuasa berhak meluruskan pemberitaan atas kliennya melalui sarana yang sesuai koridor hukum, termasuk menggelar diskusi ilmiah sebagaimana yang dilakukan Terdakwa Junaidi Saibih melalui AALF.

Kelima, kegiatan seminar dan diskusi publik yang diselenggarakan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai dosen merupakan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan diskusi Jakarta Justice Forum (JFF) di Kampus Universitas Indonesia, meskipun beririsan dengan kasus yang sedang didampingi terdakwa, hingga perkara ini dilimpahkan ke pengadilan tidak pernah mendapatkan keberatan dari Rektorat Universitas Indonesia.

Dengan demikian, bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah kegiatan tersebut mengandung konflik kepentingan atau melanggar etika akademis, karena hal itu merupakan wilayah kebebasan akademik yang menjadi kewenangan institusi pendidikan. Kebebasan akademik dan kegiatan ilmiah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Keenam, kegiatan terdakwa tersebut secara keseluruhan merupakan tindakan advokasi nonlitigasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

Profesi ganda Terdakwa Junaidi Saibih sebagai advokat sekaligus akademisi tidak pernah dipermasalahkan oleh organisasi advokat maupun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sehingga tidak relevan bagi Majelis Hakim untuk menilai lebih jauh ada tidaknya konflik kepentingan dalam profesi ganda dimaksud

Ketujuh, berdasarkan keterangan Saksi M Adhiya Muzakki dan Saksi Marcella Santoso di persidangan, terbukti bahwa pembuatan narasi negatif di media sosial merupakan hasil komunikasi antara kedua saksi tersebut tanpa melibatkan Terdakwa Junaidi Saibih.

Adapun pemberitaan di media massa dilakukan oleh Terdakwa Tian Bahtiar melalui Saksi Fahrur Rozie alias Alung, dengan membebaskan para wartawan membuat berita sesuai sudut pandang redaksi masing-masing. Sehingga terbukti Terdakwa Junaidi Saibih tidak pernah mengetahui, menyetujui, atau berpartisipasi dalam pembuatan narasi negatif terhadap Kejaksaan Agung, baik di media massa maupun di media sosial.

Kedelapan, berdasarkan keterangan para saksi yang hadir di persidangan, terbukti pula bahwa pelaporan terhadap Prof Bambang Hero ke Kepolisian tidak atas perintah atau sepengetahuan Terdakwa Junaidi Saibih, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Kesembilan, narasi yang bernada negatif memiliki dimensi subjektivitas yang bergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Dalam sistem demokrasi, kritik merupakan suatu keniscayaan — demokrasi tanpa kritik adalah kelaliman.

Oleh karena itu, narasi kritis haruslah dipandang sebagai perwujudan kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
Apabila narasi negatif secara serta merta dianggap telah memenuhi unsur sifat melawan hukum dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, maka hal itu merupakan jumping conclusion — sebuah kesimpulan yang meloncat tanpa penalaran hukum yang memadai.

Kesepuluh, meskipun keterkaitan antara AALF, saksi Marcella Santoso, saksi Tian Bahtiar, Terdakwa Junaidi Saibih, dan kasus-kasus yang didampinginya cukup erat, keterkaitan tersebut tidak dapat serta-merta dipandang sebagai perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Terlebih, fakta bahwa seluruh perkara korupsi yang bersangkutan — yakni perkara Timah, perkara korupsi korporasi minyak goreng, dan perkara Tom Lembong — tetap dapat disidangkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap, menegaskan bahwa tidak ada perintangan nyata terhadap proses peradilan.

Kesebelas, perihal dalil penyuapan hakim: perbuatan tersebut telah diatur secara khusus dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor sehingga berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, tidak dapat dikualifikasikan sekaligus sebagai perintangan penyidikan dalam Pasal 21 undang-undang yang sama. Terlebih, Majelis Hakim dalam perkara Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst telah menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan penyuapan hakim.

Kedua belas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perluasan penafsiran Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor untuk menjangkau aktivitas media sosial, bukan merupakan kewenangan yudikatif melalui penemuan hukum (rechtsvinding), melainkan kewenangan legislatif.

“Adalah tugas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi dan memperbarui rumusan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor agar relevan dengan dinamika era media sosial saat ini,” sebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

Ketiga belas, Majelis Hakim sangat memahami keresahan yang dirasakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum atas pengaruh media sosial terhadap kerja-kerja penegakan hukum, mengingat pengadilan dan hakimpun kerap menjadi sasaran disinformasi yang masif.

Namun demikian, pemahaman tersebut tidak dapat menggantikan kewajiban Majelis Hakim untuk memutus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan terukur di persidangan.

Terdakwa Obstruction of Justice: Tian Bahtiar

Tuntutan Penuntut Umum 8 tahun penjara dan denda Rp600 juta Subsidair 150 hari kurungan. Penuntut Umum mendakwa Tian Bahtiar telah melakukan obstruction of justice dengan menjalankan operasi media guna membangun narasi negatif terhadap proses penyidikan dan penuntutan.

Amar Putusan: Menyatakan Terdakwa Tian Bahtiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum; Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Pokok-Pokok Pertimbangan Majelis Hakim:

Pertama, landasan yang sama — Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 tanggal 2 Maret 2026 — berlaku pula dalam perkara ini.

Kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberitaan negatif pada hakikatnya merupakan persoalan persepsi dan sudut pandang yang diakui keberadaannya dalam sistem demokrasi.

Berita yang bernada negatif berbeda secara fundamental dengan berita bohong (hoax): berita negatif tetap berpijak pada fakta, data, dan peristiwa yang dapat diverifikasi dengan tujuan menginformasikan publik secara berimbang, sedangkan berita bohong bertujuan menipu dan memanipulasi.

Pers terlahir sebagai alat kontrol atas kekuasaan (watchdog), bukan sebagai corong kehumasan, sehingga demokrasi akan tidak sehat apabila pers hanya diarahkan untuk memproduksi pemberitaan positif semata.

Pemberitaan haruslah menjadi cermin bagi seluruh institusi negara untuk terus berkaca diri dan merefleksikan capaian kinerja pelayanan kepada rakyat, termasuk dalam proses penegakan hukum.

Ketiga, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Tian Bahtiar bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pemberitaan JAKTV, dimana setiap kebijakan redaksi ditempuh melalui mekanisme rapat redaksi mingguan yang terbuka.

Perbuatannya masih berada dalam lingkup tugas jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, atau setidak-tidaknya merupakan tindakan yang dilakukan mewakili perusahaan pers, dan tidak bertujuan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Selain itu, apa yang dilakukan Terdakwa Tian Bahtiar sejatinya adalah pengimbangan pemberitaan atas informasi yang disebarluaskan oleh Kejaksaan Agung, mengingat praktik trial by press dapat dilakukan oleh siapapun, dan setiap tersangka atau terdakwa berhak terbebas dari penghakiman bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keempat, penerimaan sejumlah uang oleh JAKTV dan METRO TV sebagai perusahaan pers tidak bertentangan dengan hukum, karena Pasal 3 Undang-Undang Pers membenarkan pers nasional berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Terlebih, para wartawan yang bersangkutan terbukti tetap menjaga independensi jurnalistik dengan masih dapat menolak dan mengubah isi pemberitaan yang dimintakan oleh terdakwa, yang menunjukkan bahwa mereka tidak semata-mata bertindak atas motif finansial belaka.

Kelima, meskipun di persidangan terbukti sejumlah wartawan dan media menerima uang terkait pemberitaan, hal tersebut adalah permasalahan kode etik profesi jurnalistik yang tidak serta-merta menjadi permasalahan hukum pidana dalam kerangka Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Dalam hal ini berlaku prinsip penting: tidak semua pelanggaran etik adalah pelanggaran hukum, namun setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etik. Penilaian atas pelanggaran kode etik jurnalistik adalah ranah Dewan Pers dan komunitas pers, bukan kewenangan pengadilan tipikor.

Keenam, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik harus terlebih dahulu mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk dengan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pers, sebelum dapat diproses melalui jalur hukum pidana.

“Sampai dengan perkara ini disidangkan, tidak satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan kepada Dewan Pers ataupun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas pemberitaan yang dimaksud,” sebut Majelis Hakim lebih lanjut dalam pertimbangannya.

Ketujuh, Penuntut Umum mengajukan Pernyataan Dewan Pers tanggal 25 Mei 2025 tentang Penegakan Kode Etik Jurnalistik sebagai alat bukti surat. Majelis Hakim berpendapat pernyataan pers tersebut bukanlah alat bukti otentik yang serta-merta harus diterima, karena dibuat untuk ditujukan kepada publik dan bukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Sebagai keterangan yang disampaikan di luar persidangan, nilainya perlu diuji secara kontradiktoir untuk menghindari bias kebenaran. Dalam hukum pidana berlaku adagium in criminalibus, probationes debent esse luce clariores — pembuktian perkara pidana harus lebih terang dari cahaya matahari — sehingga menghadirkan alat bukti surat tanpa pembuktian lebih lanjut di persidangan hanya menghasilkan cahaya yang remang-remang.

Kedelapan, Majelis Hakim tidak menemukan niat jahat (mens rea) atau sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa Tian Bahtiar.

Berdasarkan asas lex specialis systematicus — yakni asas yang menentukan pemberlakuan peraturan yang lebih spesifik secara sistematis di antara beberapa peraturan khusus — Undang-Undang Pers sebagai regulasi yang lebih spesifik mengatur perbuatan jurnalistik mengesampingkan penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dalam perkara ini.

Terdakwa Obstruction of Justice: M Adhiya Muzakki

Tuntutan Penuntut Umum 8 tahun penjara dan denda Rp600 juta Subsidair 150 hari kurungan. Penuntut Umum mendakwa M Adhiya Muzakki telah melakukan obstruction of Justice, dengan menjalankan operasi media sosial yang bertujuan menggagalkan proses penyidikan dan penuntutan.

Amar Putusan: Menyatakan Terdakwa M Adhiya Muzakki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum; Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Pokok-Pokok Pertimbangan Majelis Hakim:

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 berlaku pula sebagai landasan konstitusional dalam perkara ini.

Kedua, perbuatan terdakwa merupakan pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang menempati posisi sentral dalam menjaga negara demokratis, akuntabilitas kekuasaan, dan partisipasi publik yang efektif.

Jaminan tersebut diperkuat pula oleh instrumen hukum internasional, yakni Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Ketiga, meskipun terbukti Terdakwa M adhiya muzakki menerima sejumlah uang dari Saksi Marcella Santoso atas aktivitas media sosialnya, hal tersebut tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai niat jahat yang melatarbelakangi tindakan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Perbuatan tersebut lebih tepat dinilai dalam kerangka etika berdemokrasi, bukan hukum pidana korupsi.

Keempat, Majelis Hakim sangat menyadari bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan batasan konstitusional yang tegas: dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, pembatasan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi adalah sesuatu yang dibenarkan, sepanjang memenuhi kriteria pembatasan yang sah (legitimate restriction) yang proporsional.

Kelima, berdasarkan keterangan Saksi Djuyamto selaku Ketua Majelis dalam perkara korupsi korporasi minyak goreng di persidangan, molornya persidangan perkara tersebut telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan disepakati oleh para pihak, sehingga bukan merupakan bagian dari skema penundaan sidang sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Keenam, dampak psikis yang dialami para saksi dan ahli berupa perasaan tidak nyaman baru sebatas asumsi pribadi dan belum didukung oleh hasil analisis dari psikolog yang sah dan kredibel, sehingga tidak dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai akibat dari perbuatan pidana obstruction of justice.

Ketujuh, setelah mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa perkara ini bersinggungan dengan delik yang dimuat dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang ITE.

Baca Juga:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, frasa “orang lain” dalam pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila perbuatan terdakwa hendak dipersoalkan secara pidana, maka forum yang lebih tepat adalah sidang pidana umum, bukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa Suap Kepada Hakim: Junaidi Saibih

Tuntutan Penuntut Umum 9 tahun penjara dan denda Rp600 juta Subsidair 150 hari kurungan. Penuntut Umum mendakwa Junaidi Saibih telah melakukan penyuapan kepada hakim dengan merancang skema hukum dalam rangka pembelaan kliennya.

Amar Putusan: Menyatakan Terdakwa Junaidi Saibih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum; Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Pokok-Pokok Pertimbangan Majelis Hakim:

Pertama, meskipun Penuntut Umum telah menghadirkan sedikitnya 30 orang saksi, ahli, barang bukti elektronik, dan saksi verbalisan di persidangan, Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bahwa Terdakwa Junaidi Saibih mengetahui, apalagi terlibat dalam, adanya upaya penyuapan yang dimaksudkan.

Kedua, strategi pembelaan hukum yang disusun terdakwa bersama Saksi Marcella Santoso tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan permufakatan jahat untuk menyuap hakim.

Salah satu tugas pokok advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah memberikan jasa hukum pembelaan kepada kliennya, termasuk menyiapkan strategi hukum melalui langkah-langkah yang sah. Strategi pembelaan yang dilakukan dalam koridor hukum tidak memiliki sifat melawan hukum.

Ketiga, honor jasa hukum yang diterima firma hukum AALF dari klien-kliennya — Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup — merupakan pendapatan yang sah menurut hukum, telah dilaporkan secara transparan, dan dikelola secara akuntabel oleh firma hukum, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari skema penyuapan.
Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)

Oleh karena seluruh keempat terdakwa telah dijatuhi putusan bebas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan menuntut pemulihan yang menyeluruh, termasuk terhadap jejak digital para terdakwa yang terekam selama proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Dalam era digital, rekam jejak seseorang terekam dan tersebar dengan sangat cepat, masif, dan dalam tempo yang tidak terbatas. Rekam jejak yang belakangan terbukti tidak benar berpotensi menjadi sumber disinformasi berkepanjangan yang merusak nama baik seseorang, menimbulkan stigma bagi keluarga dan keturunannya, serta menghalangi hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, dan hak atas kehormatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memberikan Hak untuk Dilupakan (Right to Be Forgotten) kepada para terdakwa sebagai bagian dari pemulihan hak-hak mereka. Landasan hukumnya adalah: (a) Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat;

(b) Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menghapus informasi elektronik yang tidak relevan atas permintaan yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan; serta (c) Pasal 8 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan hak kepada subjek data untuk mengakhiri pemrosesan dan meminta penghapusan data pribadinya.(HUKUMKriminal.Net)

Sumber: Siaran Pers

Penulis: Lukman