Ribka : Kader Pratama Itu Minimal Tahu Sejarah Partainya

Songsong Pemilu 2024, PDIP Kaltim Siapkan  Kader Perempuan Lewat Kaderisasi

Berita Utama Politik
Ribka Tjiptaning Pengurus DPP PDI Perjuangan didampingi Sekretaris PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis saat menjawab pertanyaan Wartawan, usai memberikan materi dalam Kaderisasi Pratama Khusus Perempuan PDIP Kaltim. (foto : Lukman)
Ribka Tjiptaning Pengurus DPP PDI Perjuangan didampingi Sekretaris PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis saat menjawab pertanyaan Wartawan, usai memberikan materi dalam Kaderisasi Pratama Khusus Perempuan PDIP Kaltim. (foto : Lukman)

HUKUMKriminal.net, SAMARINDA : DPD PDIP Kaltim menyelenggarakan Pendidikan Kaderisasi Pratama Ke-5 Khusus Perempuan se-Kaltim, 3-5 Desember 2021 di Kantor DPD PDIP Kaltim Jalan AW Syahranie, diikuti 191 peserta.

Kegiatan hari Ketiga dihadiri pemateri dari DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning. Dalam keterangannya kepada DETAKKaltim.Com group HUKUMKriminal.net usai mengisi materi, Ribka mengatakan Kaderisasi Pratama merupakan program partai selain Madya dan Utama.

“Kader Pratama itu minimal tahu sejarah partainya, jangan nanti jadi kader tapi nggak tahu sejarah partainya apa. PDI Perjuangan punya sejarah sendiri, yang tidak dipunyai partai-partai lain” jelas anggota DPR RI ini, Minggu (5/12/2021) sore.

Selain itu, lanjutnya, juga dalam rangka menyiapkan kader-kader perempuan menghadapi Pemilu 2024. Karena masih ketentuan KPU, minimal 30 persen kader perempuan. Sehingga tidak kesulitan nanti untuk memenuhi kuota tersebut.

“Jadi tidak asal comot-comot aja, tapi memang kader,” jelasnya.

Ditanya kondisi perempuan Indonesia secara umum saat ini secara gender, ia menyoroti bagaimana partai-partai  kadang-kadang tidak fair menempatkan perempuan dalam pencalonan. 30 persen hanya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang.

“Misalnya di satu daerah, udah tahu itu satu kursi tapi perempuannya masih ditaro di nomor tiga. Makanya yang keangkut (jadi), pasti nomor satu laki-laki. Makanya di parlemen itu, masih 17 persen terus. 11 17, turun naik aja,” ungkapnya.

Baca Juga :

Iapun berharap ke depan, gender itu bisa jalan secara benar sehingga perempuan bisa menandingi. Perempuan tidak harus di nomor 3.

“Dari 3 itu ada perempuan gitu, jangan dibalik. Harus nomor 3, tidak sebetulnya. Dari 3 itu harus ada perempuan, itulah 30 persen namanya,” jelasnya.

Disinggung mengenai ketentuan di PDIP ke depan adakah penekanan terkait penempatan perempuan di nomor urut 1, ia mengatakan Ibu (Megawati-red) selalu bilang begitu. Namun, karena ini pertarungan ia menilai perempuan sendiri terkadang cepat menyerah.

“Makanya perempuan-perempuan ini, diberdayakan jadi dikader. Tidak hanya pelengkap, tapi bisa sama laki-laki. Makanya ini mengapresiasi Kalimantan Timur mengadakan kader khusus perempuan, jadi perempuan ini lebih mumpuni,” jelasnya.

Ditanya tentang tantangan pengembangan perempuan ke depan setelah melihat Kaderisasi Pratama, menurutnya, kalau tantangan tidak ada. Namun perempuan jangan menunggu kesempatan, tapi direbut.

“Kalau di PDI Perjuangan sih sepertinya nggak ada tantangan, karena Ketua Umum kita kebetulan perempuan. Tinggal kita perempuannya, jangan menunggu kesempatan. Kesempatan itu direbut, Ibu Mega dulu kalau menunggu kesempatan nggak jadi Presiden,” tegasnya.

Sampai hari terakhir Pendidikan Kaderisasi Pratama Ke-5 PDI Perjungan Kaltim, Ribka melihat peserta masih antusias hingga penutupan. Ia menilai keingin tahuan peserta tentang politik terlihat, dari semangatnya yang masih oke. (HUKUMKriminal.net)

Penulis : Lukman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.