Samsun Minta Pemprov Kaltim Respon Komunikasi DPRD

HUKUMKriminal.net, SAMARINDA : Muhammad Samsun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan menuturkan, aspirasi dan semua hal yang disampaikan dewan kepada pemerintah merupakan masalah serius. Oleh karenanya, harus ditindaklanjuti sesegera mungkin.

“Mohon direspon dan sampaikan kepada Gubernur Kaltim, karena tidak ada yang tidak penting. Semua komunikasi kita penting, apalagi DPRD sudah bersurat. Itu artinya urgent untuk segera ditindaklanjuti,” kata Samsun yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara, Jum’at (2/9/2022).

Keterangan itu disampaikan Samsun saat diminta tanggapannya terkait keterangan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Riza Indra Riadi, yang mengatakan sudah menindaklanjuti surat terkait evaluasi kinerja Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Buyung Dodi Gunawan.

“Surat dengan nomor 055/II.2-1158/Set.DPRD begitu sampai di meja saya, saya langsung melakukan disposisi untuk ditindaklanjuti. Jadi tenang saja, kita tindak lanjuti. Sudah semua, tinggal tunggu hasilnya,” beber Riza saat mengikuti Rapat Paripurna Ke-33 Masa Sidang III Tahun 2022, Jum’at (2/9/2022).

Baca Juga :

• Penugasan Khusus Pansus Kesenian Daerah DPRD Kaltim ke Kemendagri
• Ketua DPRD Kaltim Akan Diganti, Berdasarkan SK Kemendagri

Sebelumnya, anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim M Udin mempertanyakan tindak lanjut Pemerintah Provinsi terhadap surat DPRD Kaltim tertanggal 15 Agustus 2022.

“Kami sudah menyurati Gubernur untuk meminta tanggapan tersebut,” ucapnya di Gedung D Komplek DPRD Kaltim.

Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi kinerja Plt Buyung. Sebab, dirasa tidak berkompeten. Bahkan, politisi Golkar itu meminta agar hal ini menjadi tanggapan serius bagi Pemprov Kaltim.

“Kami ingin melihat tanggapan atas surat itu. Karena sampai saat ini, kami belum mendapat respon.” Kata Udin tegas. (HUKUMKriminal.net)

Penulis : Adt

Editor   : Lukman