Realisasi Anggaran Minim, Komisi III DPRD Kaltim Evaluasi Kinerja Dinas PUPR

HUKUMKriminal.Net, SAMARINDA : Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim tahun 2019 senilai Rp1,4 Triliun, dinilai DPRD Kaltim penyerapannya masih minim.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III, Harun Al Rasyid dalam rapat kerja dengan Dinas PUPR Kaltim dalam rangka evaluasi kinerja dinas PUPR, Senin (11/11/2019).

Harun menilai realisasi anggaran sampai bulan Oktober 2019,  masih sangat minim, dibawah 50 persen.

“Saya menilai dan menganggap progres kinerja dinas PUPR  yang berhubungan dengan infrastruktur masih sangat minim,” kata Harun.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa hasil dari rapat kerja dengan PUPR, ternyata progres Bidang SDA hanya mencapai 41 persen, sedangkan progres bidang cipta karya 30 persen.

“Progres ini tersisa masih cukup besar, sementara harus diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 bulan,” imbuhnya dengan nada kecewa.

Harunpun kemudian berpikir apakah pekerjaan itu bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat itu. jika dipaksakan pekerjaan harus selesai hingga akhir tahun ini, tentunya akan berdampak pada kualitas pekerjaan.

“Saya berharap Dinas PUPR perlu melakukan perbaikan sistem dan mekanisme kerja, khususnya pada perencanaan. persiapan lahan, lelang, hingga realisasinya. Lelang itu kan menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pengerjaan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu,” tegas Harun.

Ketua Komisi III DPRD Katim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, proyek-priyek yang didanai melalui APBD  Kaltim harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat.

Hasanuddin berharap ada pola keterbukaan agar kepercayaan publik terhadap kerja pemerintah juga bisa meningkat, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur.

“Saya harap instansi terkait mampu menyelesaikan proyek-proyek yang telah rencanakan melalui anggaran APBD,” tegas Hasanuddin. (HK.net)

Penulis : ib

Editor   : Lukman