DPRD Kaltim, PKS Tetap Pada Jalur Oposisi

HUKUMKriminal.Net, SAMARINDA :  Partai Gerindra, Demokrat, dan juga PAN yang memilih untuk menjadi koalisi pemerintah, tidak membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa ditinggalkan. Komitmen PKS terhadap keputusannya yang lebih memilih Istiqomah untuk berada di luar Kabinet dianggap sebagai keputusan demi menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

Harun Al Rasyid yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS saat ditemui di ruang Fraksi PKS, Gedung E, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Lantai 6, mengatakan bahwa partainya tidak merasa sendirian sekalipun akan ditinggalkan oleh koalisinya.

“Itu perinsipnya kalau bicara soal demokrasi harus ada keseimbangan, bagaimana bisa seimbang kalau semuanya ke pemerintah,” ujarnya, Kamis (17/10/2019).

Rasyid mengklaim keputusan PKS tersebut untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi di Indonesia hanya bisa tercipta jika fungsi check and balance berjalan.

Dijelaskan Rasyid, jika semua partai merapat ke pemerintah, khawatir fungsi mengawasi dan mengontrol tak berjalan.

“Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan maruah demokrasi dengan berada di oposisi,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah tidak mungkin mau mengkritisi dirinya sendiri, karena itu PKS memilih untuk tetap berada lingkup oposisi, walaupun PKS berjalan sendiri.

“Kamipun akan menjadi oposisi yang konstruktif, artinya kalau pemerintah berjalan di jalan yang benar, pasti kita dukung. Tapi kalau pemerintah berjalan di luar jalurnya, ya harus kita ingatkan. Itu fungsinya oposisi,” pungkasnya. (HK.net)

Penulis : N2

Editor   : Lukman